Dampak Ekologis Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia
Keywords:
Karhutla; Dampak Ekologis; Penegakan Hukum Lingkungan; Pemulihan Lingkungan; GambutAbstract
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan lingkungan yang berulang di Indonesia dan menimbulkan kerusakan ekosistem, degradasi tanah, pencemaran udara, serta peningkatan emisi gas rumah kaca. Data SiPongi mencatat luas karhutla mencapai puncaknya pada 2015, yaitu 2.611.411,44 hektare, dan pada Januari–Juli 2026 meningkat 69% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak ekologis karhutla, efektivitas penegakan hukum lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus (PT Kallista Alam) melalui studi kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa kerangka hukum, yaitu UU No. 32 Tahun 2009, UU Kehutanan, dan UU Perkebunan, sudah memadai secara normatif, tetapi efektivitasnya terhambat kesulitan pembuktian, keterbatasan sumber daya, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, budaya membakar lahan, serta tekanan politik dan ekonomi. Pemulihan melalui strategi 3R (rewetting, revegetasi, revitalisasi) dan gugatan perdata belum optimal karena lemahnya eksekusi putusan. Penegakan hukum yang konsisten perlu disertai pemulihan ekosistem dan pencegahan yang partisipatif.
Downloads
References
Almita, L. (2021). Identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan restorasi gambut. IPB University. https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/107047
Anhar, Indah Pratiwi, Rina Mardiana, dan Rai Sita. “Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut terhadap Manusia dan Lingkungan Hidup (Studi Kasus: Desa Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau).” Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat 6, no. 1 (2022). https://doi.org/10.29244/jskpm.v6i1.967
GoodStats. (n.d.). Simak luas karhutla Indonesia 2015–2024. https://data.goodstats.id/statistic/simak-luas-karhutla-indonesia-2015-2024-ggvhd
Gunawan, H., Afriyanti, D., Humam, I. A., Nugraha, F. C., Wetadewi, R. I., Nugroho, A., & Antonius, S. (2020). Pengelolaan lahan gambut tanpa bakar: Upaya alternatif restorasi pada lahan gambut basah. Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, 10(4), 668–678. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.10.4.668-678
Handayani, Y., Tiee Teduh, R. A., Damai, S., Aeni, R., & Fatahillah, I. A. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup; Studi Kasus Kerusakan Hutan di Kalimantan. Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam, 10(2), 1–17. https://doi.org/10.32505/legalite.v10i2.10145
Harianto, I. (2024). Optimalisasi penanggulangan karhutla guna perlindungan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
Hukumonline. (n.d.). 5 putusan pengadilan terkait kebakaran lahan. https://www.hukumonline.com/berita/a/5-putusan-pengadilan-terkait-kebakaran-lahan-lt5767e3c630d27
Katadata. (2026, September 28). Kenapa rencana Prabowo cabut 8 perda bakar lahan dipersoalkan pegiat lingkungan? https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/investasi-hijau/6aba5f1e16f88/kenapa-rencana-prabowo-cabut-8-perda-bakar-lahan-dipersoalkan-pegiat-lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup. (n.d.). El Niño tidak membawa korek api. https://www.kemenlh.go.id/news/detail/el-nino-tidak-membawa-korek-api
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 338. https://peraturan.go.id/files/bn338-2017.pdf
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375. https://www.peraturan.go.id/files/bn375-2018.pdf
Mongabay Indonesia. (2018, 19 Oktober). Putusan Pengadilan Meulaboh dibatalkan, PT Kallista Alam tetap didenda 366 miliar. https://www.mongabay.co.id/2018/10/19/putusan-pengadilan-meulaboh-dibatalkan-pt-kallista-alam-tetap-didenda-366-miliar/
Mongabay Indonesia. (2023, 8 Oktober). PT Kallista Alam cicil ganti rugi kerusakan lingkungan, bagaimana tanggapan LSM? https://mongabay.co.id/2023/10/08/pt-kallista-alam-cicil-ganti-rugi-kerusakan-lingkungan-bagaimana-tanggapan-lsm/
Mongabay Indonesia. (2025, 15 Januari). Gambut konsesi terbakar di Kalteng, bukan restorasi malah jadi sawit. https://mongabay.co.id/2025/01/15/gambut-konsesi-terbakar-di-kalteng-bukan-restorasi-malah-jadi-sawit/
Parsaulian, B. (2019). Penegakan hukum lingkungan hidup serta dinamika pembakaran hutan dan lahan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum, 4(2).
Rachma, D. A., & Triwibowo, A. M. (2023). Penerapan prinsip strict liability dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Jurnal Yudisial, 16(1), 103–120. https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.574
Rahadina, V. A., & Ratna, E. (2025). Penegakan hukum administrasi terhadap kebakaran hutan. Jurnal USM Law Review, 8(1).
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Kedua). https://peraturan.go.id/files/UUD+1945+Perubahan+Kedua.pdf
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45373/uu-no41tahun1999
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2009/32TAHUN2009UU.htm
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38807
Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
Republik Indonesia. (2016). Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut.
Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
RM.id. (2024, 20 Juni). Terapkan 3R, KLHK kebut restorasi untuk lahan gambut. https://rm.id/baca-berita/government-action/224891/terapkan-3r-klhk-kebut-restorasi-untuk-lahan-gambut
RM.id. (2026, August 26). Pakar: Faktor manusia dominan, pencegahan karhutla harus ubah perilaku. https://rm.id/baca-berita/nasional/323362/pakar-faktor-manusia-dominan-pencegahan-karhutla-harus-ubah-perilaku
Saharjo, Bambang Hero, dan Nisa Novita. “Potensi Tinggi Pengelolaan Kebakaran Lahan Gambut untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia.” Jurnal Silvikultur Tropika 13, no. 1 (2022): 53–65. https://doi.org/10.29244/j-siltrop.13.01.53-65
Siregar, A. A., Lestari, M., Novrikasari, Putri, D. A., Andarini, D., & Nandini, R. F. (2021). Kebakaran lahan basah dan faktor manusia sebagai penyebabnya. EnviroScienteae, 17(2), 30–39. https://repository.unsri.ac.id/89207/1/11518-31125-1-SM.pdf
Syabina, A. A. B., Anwar, N. A. M., Peranda, A., & Ginting, Y. P. (2026). Pertanggungjawaban korporasi dalam kasus kebakaran hutan dalam perspektif hukum acara perdata. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 5(2).
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Arzhety Ityana Kamalia Mukhlis, Hasna Zilan, Naya Zahran Syarifudin, Syifa Alifa Humaira Octora, Ikhwan Aulia Fatahillah (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.










