Dampak Intervensi Politik terhadap Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Birokrasi
Keywords:
Intervensi Politik, Pelayanan Publik, BirokrasiAbstract
Intervensi politik dalam birokrasi merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk intervensi politik dalam birokrasi serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik dan profesionalisme aparatur negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa intervensi politik terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari politisasi jabatan, pengambilan kebijakan yang tidak objektif, hingga pengelolaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Dampaknya, distribusi pelayanan publik menjadi tidak merata dan cenderung diskriminatif, sementara profesionalisme aparatur terganggu akibat pengabaian sistem merit, melemahnya integritas dan netralitas ASN, serta menurunnya motivasi kerja. Kondisi ini pada akhirnya menghambat upaya reformasi birokrasi dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Downloads
References
Endah, K. (2021). Birokrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 7(3), 647-656.
Haris, A., & Wijaya, R. (2023). Politisasi birokrasi dan hambatan reformasi: Perspektif aparatur sipil negara di daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 11(2), 112–129.
Kartika, C., Azzahra, D. F., Ferrysca, N. A., & Alianinggrum, N. N. (2025). Birokrasi Dan Politik Dalam Tata Kelola Pemerintahan: Implementasi Sistem Merit Pada Kementerian Hak Asasi Manusia. Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8(1).
Kusmana, M. A. M., & Mustofa, M. U. . (2024). Demokrasi Di Bawah Bayang-Bayang Patronase-Klientelisme: Memitigasi Praktik Politisasi Birokrasi Di Indonesia. THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP), 6(1), 30–41.
Mahmud, I., Kadji, J., & Santoso, E. P. B. (2022). BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH: RESPON TERHADAP KEBIJAKAN MUTASI PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO PERIODE 2017-2022. Jurnal Analisis Sosial Politik, 1(1), 1-22.
Muttaqin, M. Z., Idris, U., & Ilham, I. (2021). Tantangan implementasi netralitas PNS (kajian kekerasan simbolik dalam pilkada). JWP (Jurnal Wacana Politik), 6(1), 9.
Prasetyo, B., & Kurniawan, T. (2021). Netralitas ASN dalam pilkada: Tantangan dan solusi kelembagaan. Jurnal Kebijakan Publik, 12(1), 45–62.
Purna, Z. A., & Didin, D. (2022). Birokrasi dalam Ekosistem Politik. Masihkah Birokrasi Menjadi Artikulator Pilihan Publik?. Jurnal Arajang, 5(1), 76-98.
Raharja, S., Nugroho, H., & Santoso, T. (2022). Dampak politisasi birokrasi terhadap motivasi dan kinerja aparatur sipil negara. Jurnal Administrasi Negara, 28(3), 211–230.
Shoimuna, M. D. (2024). Reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Public Service And Governance Journal, 5(1), 239-257.
Sulistiyo, U. (2023). Metode penelitian kualitatif. PT Salim Media Indonesia.
Solong, H. A., & Yadi, A. (2021). Kajian Teori Organisasi Dan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. Deepublish.
Syauket, A., & Meutia, K. I. (2023). Jual Beli Jabatan Sebagai Area Rawan Korupsi Mengganggu Reformasi Birokrasi. Jurnal Hukum Sasana, 9(1).
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Zalfa Lora Darwanto, Audia Dara Puspita, Vera Artika Sari, Azaka Alifa, Aldo, Azura Hersa Zahra Atira (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.










