Pembatalan Akta Ikrar Wakaf dalam Perspektif Hukum: Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 3/Pdt.G/2026/PTA.Plk
Keywords:
Wakaf, Akta Ikrar Wakaf, Sengketa WakafAbstract
Penelitian ini membahas pembatalan Akta Ikrar Wakaf dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G/2026/PTA.Plk mengenai gugatan pembatalan dan sengketa objek wakaf. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) wakaf yang telah dilaksanakan secara sah memperoleh perlindungan hukum dan pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan, sedangkan sengketa mengenai kepemilikan dan keabsahan objek wakaf harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; (2) Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak memeriksa keabsahan Akta Ikrar Wakaf secara substantif karena terdapat persoalan formil mengenai Surat Kuasa Khusus dan kedudukan para pihak, termasuk kedudukan Nadzir. Majelis Hakim kemudian membatalkan putusan tingkat pertama dan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
Downloads
References
Azizah, Nurul. 2026. “PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL UMAT.” Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah 19(2).
El Falahy, Lutfi. 2016. “Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam 1(2): 121–40.
Fitria, Indira Gita, Irawan Soerodjo, dan Sudirman Sudirman. 2023. “Kedudukan Nazhir Yang Tidak Terdaftar Pada Kementerian Agama Dan Badan Wakaf Indonesia Sehubungan Dengan Harta Benda Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah 2(7): 2574–85.
Hendrik, Mohamad, dan Mufidah Mufidah. 2019. “Peran Badan Wakaf Indonesia Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” SALAM J. Sos. dan Budaya Syar-i 6(5): 417–46.
Muchtar, Andi Dahmayanti, Jujuri Perdamaian Dunia, dan Nabilah Al Azizah. 2025. “Kedudukan Akta Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia: The Position of Waqf Pledge Deeds From The Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia.” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 6(2): 396–419.
Nabilah, Awalia Diva. 2025. “Analisis hukum terhadap putusan no. 1943/Pdt. G/2020/PA. Bjn terkait sengketa tanah wakaf yang dijadikan sita jaminan berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.”
Nuridin, Nuridin, dan Yusup Hidayat. 2024. “Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt. G/2023/PN Msb.” UNES Law Review 6(3): 7968–79.
Rizaldi, Rizky, HS Salim, dan Aris Munandar. 2023. “Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Terhadap Obyek Tanah Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 456k/AG/2007).” Jurnal Risalah Kenotariatan 4(2).
Syahrel, Muhammad Eka. 2017. “Analisis Yuridis terhadap Pemberhentian Nadzir Wakaf dalam Perspektif Fiqih Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara).” Premise Law Journal 16: 164909.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Lina Leloni, Intan Nuraini, Muhammad Raffi (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.










