Penerapan Asas dalam Sengketa Perdata Kebakaran Hutan dan Lahan Korporasi di Provinsi Riau
Keywords:
kebakaran hutan dan lahan; pertanggungjawaban perdata korporasi; Pasal 88 UU PPLH; PT Jatim Jaya Perkasa; Riau.Abstract
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau secara berulang berujung pada gugatan perdata lingkungan hidup oleh negara terhadap korporasi perkebunan. Namun, konstruksi dasar pertanggungjawaban hukum yang digandakan dalam posita dan amar putusan pengadilan kerap menunjukkan ketidakjelasan konseptual antara perbuatan melawan hukum (PMH) dan pertanggungjawaban mutlak. Penelitian yuridis-normatif ini bertujuan menganalisis perkembangan norma pasca-penyesuaian rezim Cipta Kerja, menilai penerapan praktisnya dalam perkara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melawan PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) di Kabupaten Rokan Hilir, serta mengukur efektivitas perlindungan hukum terhadap ekosistem dan kepentingan publik. Dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan historis, penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, perubahan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 melalui UU No. 6 Tahun 2023 menghapus frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan", tetapi tetap mempertahankan klausa "bertanggung jawab mutlak". Kedudukan doktrin tidak terhapus melainkan mengalamai pergeseran jaminan pembuktian ke Penjelasan Pasal 88, Pasal 501 PP No. 22 Tahun 2021, serta Pasal 38–40 PERMA No. 1 Tahun 2023. Kedua, amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara PT JJP merumuskan kualifikasi perbuatan melawan hukum (PMH), sehingga perkara ini merepresentasikan bentuk pertanggungjawaban hibrida ketimbang murni. Lonjakan nilai ganti rugi dan pemulihan dari Rp29,5 miliar (PN) menjadi Rp491 miliar (PT) lebih dipengaruhi oleh koreksi penetapan luas kriteria kerusakan lahan gambut (dari 120 ha menjadi 1.000 ha) dan valuasi ekologis ketimbang ketegasan reorientasi doktrin. Ketiga, efektivitas perlindungan hukum lingkungan masih bersifat parsial akibat hambatan eksekusi putusan yang berlarut-larut serta ketiadaan alokasi langsung dana pemulihan bagi masyarakat terdampak. Penelitian ini merekomendasikan pemisahan eksplisit posita gugatan, penetapan protokol pembuktian ilmiah berbasis kausalitas ekologis, dan pembenahan tata kelola dana pemulihan lingkungan.
Downloads
References
Afinnas, M. A. A. (2023). Signifikansi pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023. Prosiding Seminar Hukum Aktual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 60–70.
ANTARA Megapolitan. (n.d.). "Akademisi IPB Soroti Metode Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup," Laporan Berita Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, diakses melalui publikasi hukum dan lingkungan.
Betahita. (2024, 19 Januari). Pemberitaan eksekusi putusan JJP.
Bisnis.com. (n.d.). Pemberitaan kasasi JJP dan putusan PN Palembang (PT Bumi Mekar Hijau).
Gresnews.com. (2019, 3 Oktober). Pemberitaan mengenai tim eksekusi putusan karhutla.
Hukumonline.com. (n.d.). Klinik Hukumonline tentang konsep dan praktik di Indonesia; pemberitaan putusan PN Jakarta Utara dan PN Palembang.
Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. (1960). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1365–1367.
Indonesia. (1982). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Indonesia. (1997). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Indonesia. (2013). Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.
Indonesia. (2014a). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
Indonesia. (2014b). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Indonesia. (2023a). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
Indonesia. (2023b). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Katadata.co.id. (n.d.). Perkembangan pengaturan tanggung jawab mutlak perkara lingkungan hidup.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024, 15 Januari). KLHK segera tuntaskan eksekusi putusan perdata karhutla PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) [Siaran pers].
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. (2025, 25 Juli). KLH/BPLH segel empat perusahaan perkebunan dan tutup satu pabrik sawit terkait karhutla di Riau (Siaran Pers SR.157/HUMAS/KLH-BPLH/7/2025).
Khamil, N., Nurwahid, M. H. H., Alamsyah, M. R., & Fatahillah, I. A. (2025). Kajian normatif tanggung jawab perusahaan dikaitkan dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 8(1), 139–154.
Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. (2020, Juli). Laporan kajian putusan perkara lingkungan hidup. (Dirujuk melalui Hukumonline).
Machmud, S. (2012). Penegakan hukum lingkungan Indonesia (Edisi ke-2). Graha Ilmu.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Putusan Nomor 651 K/Pdt/2015 (PT Kallista Alam).
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). Putusan Nomor 1 PK/Pdt/2017 (PT Kallista Alam).
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Putusan Nomor 1095 K/Pdt/2018 (PT Jatim Jaya Perkasa).
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Putusan Nomor 728 PK/Pdt/2020 (PT Jatim Jaya Perkasa).
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). MK tegaskan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan. https://www.mkri.id/berita/mk-tegaskan-perlindungan-hukum-bagi-aktivis-lingkungan-23697
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025.
Mongabay Indonesia. (n.d.). Pemberitaan perkara JJP (2016, 2018, 2024), BMH (2016), dan Kallista Alam (2018, 2019, 2023).
Novum: Jurnal Hukum. (n.d.). Kajian atas Putusan PN Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg (PT Bumi Mekar Hijau). Universitas Negeri Surabaya. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/22860
Pengadilan Negeri Jakarta Utara. (2016, 15 Juni). Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr (PT Jatim Jaya Perkasa).
Pengadilan Negeri Meulaboh. (2012). Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.MBO (PT Kallista Alam).
Pengadilan Negeri Meulaboh. (2017). Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo.
Pengadilan Negeri Palembang. (2015, 30 Desember). Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg (PT Bumi Mekar Hijau).
Pengadilan Negeri Palembang. (2016). Putusan Nomor 234/Pdt.G/LH/2016/PN.Plg (PT Waimusi Agroindah).
Pengadilan Tinggi Banda Aceh. (2014, 15 Agustus). Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA.
Pengadilan Tinggi Banda Aceh. (2018). Putusan Nomor 80/PDT-LH/2018/PT.BNA.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2017, 10 Maret). Putusan Nomor 727/PDT/2016/PT.DKI (PT Jatim Jaya Perkasa).
Pengadilan Tinggi Jambi. (2017). Putusan Nomor 65/PDT/2017/PT.JMB.
Pengadilan Tinggi Palembang. (2016, 12 Agustus). Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG (PT Bumi Mekar Hijau).
Purwanto, E., Sjarief, R., & Saleh, M. Z. (2024). Legal dynamics in environmental accountability: A case study of forest fire litigation in Indonesia. International Journal of Environmental Impacts, 7(1). https://doi.org/10.18280/ijei.070103
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. (2025, Agustus). Isu sepekan.
Putri, Sukarsa, & Imamulhadi. (2023). Putusan pengadilan mengenai biaya ganti rugi lingkungan: Aplikasinya dalam pemulihan lingkungan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 53(4). https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no4.1582
Rachma, D. A., & Triwibowo, A. M. (2023). Penerapan prinsip dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Jurnal Yudisial, 16(1), 103–120. https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.574
Rhiti, H. (2015). Tanggung jawab mutlak dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Justitia et Pax, 31(2), 27–55. https://doi.org/10.24002/jep.v31i2.1343
Rylands v. Fletcher, (1868) LR 3 HL 330.
Sadino, Surono, & Arifin. (2020). Legal analysis on application of in oil palm plantation fire cases in Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 504, Article 012026. https://doi.org/10.1088/1755-1315/504/1/012026
Sodikin. (2007). Penegakan hukum lingkungan: Tinjauan atas UU No. 23 Tahun 1997. Djambatan.
Wibisana, A. G. (2016). Pertanggungjawaban perdata untuk kebakaran hutan/lahan: Beberapa pelajaran dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs. PT Bumi Mekar Hijau. Bina Hukum Lingkungan, 1(1), 36–58.
Wibisana, A. G. (2018). Penegakan hukum lingkungan melalui pertanggungjawaban perdata (Cetakan ke-2). Badan Penerbit FHUI.
Wibisana, A. G. (2019). The many faces of in Indonesia’s wildfire litigation. Review of European, Comparative & International Environmental Law, 28(2), 185–196. https://doi.org/10.1111/reel.12284
Wibisana, A. G. (2021). Undang-Undang Cipta Kerja dan . Bina Hukum Lingkungan, 5(3), 494–522
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Andhika Nugraha, Muhammad Azriel, Muhammad Habib Albadawy, Rasya Fikri Halim, Ikhwan Aulia Fatahillah (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.










