Perlindungan Hak Keperdataan Anak Yatim dalam Pengelolaan Warisan: Analisis Penetapan 14/Pdt.P/2025/PA.Prob
Keywords:
Anak Yatim; Harta Warisan; Perwalian; Hak KeperdataanAbstract
Perwalian anak yatim yang memiliki harta warisan menimbulkan persoalan ketika pengurusan aset harus menjamin hak keperdataan anak yang belum cakap bertindak secara mandiri. Kajian sebelumnya membahas perwalian dan pengelolaan harta anak secara umum, sedangkan batas kewenangan wali dalam Penetapan 14/Pdt.P/2025/PA.Prob terkait pengurusan hak atas tanah belum dianalisis secara terarah. Kajian ini menganalisis kedudukan dan perlindungan hak keperdataan anak yatim atas harta warisan serta menilai pertimbangan hakim dalam memberikan kewenangan wali mewakili anak. Data diolah secara kualitatif melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual terhadap penetapan, peraturan terkait, serta literatur ilmiah Indonesia periode 2020–2026. Hasil menunjukkan hakim mengabulkan perwalian berdasarkan hubungan keluarga, kelayakan wali, sebelas bukti surat, dan dua saksi, sedangkan kewenangan wali terbatas pada representasi hukum dan pengurusan administrasi tanpa memberi kebebasan menentukan atau mengalihkan kepemilikan anak. Kajian menyimpulkan bahwa perlindungan hak anak menuntut pembatasan kewenangan, pencatatan harta, pengawasan, dan pertanggungjawaban wali agar pengelolaan warisan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik anak secara transparan, proporsional, terukur, dan berkelanjutan.
Downloads
References
Dewi, A. A. I. S. K., & Yanti, A. A. I. E. K. (2025). Pertanggungjawaban wali terhadap penjualan hak pewarisan anak dibawah umur (Studi Putusan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Dps). Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 14(9), 466–474. https://doi.org/10.24843/KW.2025.v14.i09.p2
Jati, Z. A. (2022). Peralihan hak atas tanah yang dimiliki anak oleh orang yang bertindak sebagai wali. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, 4(2), 115–130. https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p115-130
Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. https://peraturan.bpk.go.id/Details/311958/permensos-no-7-tahun-2024
Khalil, M., & Chaliddin. (2023). Anak yatim dan wali: Sebuah riset atas pengelolaan harta anak yatim di Gampong Mongeudong dalam perspektif hukum Islam dan UU Perkawinan. Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law, 2(1), 1–17.
Lino, I. T. (2022). Permohonan perwalian anak dibawah umur oleh ibu kandung dalam pengelolaan harta warisan. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, 4(2), 131–146. https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p131-146
Madhani, H. N., Akbar, I. P., & Nirmalasari, N. (2024). Proses penetapan perkara perwalian anak yatim piatu di Kota Palangka Raya. Sakina: Journal of Family Studies, 8(3), 358–367. https://doi.org/10.18860/jfs.v8i3.6518
Neman, H. A. (2022). Pertanggungjawaban hukum wali tidak melaksanakan kewajiban pada anak di bawah perwaliannya. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, 4(2), 147–164. https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p147-164
Nofiardi. (2023). Hukum kewarisan Islam antara teori dan praktek. Pusaka Media. https://repo.uinbukittinggi.ac.id/985/
Nuroniyah, W. (2022). Hukum perlindungan anak di Indonesia. Yayasan Hamjah Diha. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68856
Pengadilan Agama Probolinggo. (2025). Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Prob. Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/putusan/2025/2025PA353314-Pdt.P-2025-PA.Prob.pdf
Rahmanda, S., Putri, D. E. S., & Untari, A. D. (2025). Perlindungan hukum terhadap penguasaan harta waris anak yatim oleh wali. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, 6(2), 237–254. https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2025
Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Republik Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. https://peraturan.bpk.go.id/Details/106340/pp-no-29-tahun-2019
Santoso, B. E., Kuncoro, A. T., & Ardi, M. N. (2024). Penetapan wali untuk pengelolaan harta waris anak dibawah umur dalam perspektif maqashid syariah (Studi analisis Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Smg). Jurnal Ilmiah Sultan Agung, 3(4), 265–275. https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/43030
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Muhammad Ardy Rizky Pratama, Raden Alya Nabila, Irsyad Aleksa Zulkarnain (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.










