Perlindungan Hukum bagi Pejuang Lingkungan Hidup di Indonesia: Analisis Pasal 66 UU PPLH, Permen LHK No. 10 Tahun 2024, dan Penguatan Anti-SLAPP

Authors

  • Muhammad Reja Zaelani Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Author
  • Dzaky Naufal BY Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Author
  • Rakka Putra Langgeng Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Author
  • Ikhwan Aulia Fatahillah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Author

Keywords:

pejuang lingkungan hidup, Anti-SLAPP, Pasal 66 UU PPLH, kriminalisasi, hak asasi manusia

Abstract

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Namun, kriminalisasi terhadap pembela lingkungan masih terus terjadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Pasal 66 UU PPLH sebagai ketentuan Anti-SLAPP dan menilai kontribusi Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024 dalam menutup kelemahan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, yang diperkaya data sekunder dari laporan lembaga masyarakat sipil dan literatur terdahulu. Analisis memakai teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perlindungan Pasal 66 bersifat reaktif dan bergantung pada tafsir aparat sehingga belum memberikan kepastian hukum; (2) Permen LHK 10/2024 mengandung prosedur administratif dan terbentur hierarki norma serta undang-undang sektoral; dan (3) mekanisme prosedural seperti early dismissal sebagaimana dikenal di California dan Filipina perlu diadopsi. Penelitian merekomendasikan revisi Pasal 66, pengaturan hukum acara Anti-SLAPP, dan pedoman internal penegak hukum.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Peraturan dan dokumen hukum

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum bagi Individu yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Philippine Supreme Court. Rules of Procedure for Environmental Cases, A.M. No. 09-6-8-SC (2010).

United Nations General Assembly. (1998). Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, A/RES/53/144.

UNECE. (1998). Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention).

ECLAC. (2018). Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean (Escazú Agreement).

California Code of Civil Procedure § 425.16.

Buku dan artikel

Angela, M., Permatasari, D. S., Steven, A., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Perlindungan hukum bagi jurnalis lingkungan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

Arifin, A., Setiyanto, B. A., Mubiin, A. N., & Fatahillah, I. A. (2024). Efektivitas hukum pemberlakuan hak imunitas bagi pejuang lingkungan hidup di Indonesia. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 4(3), 2553–2568. https://doi.org/10.53363/bureau.v4i3.446

Cahyaningsih, D. T. (2020). Mengurai teori effectiveness of law Anthony Allott. Rechtsvinding, 9(1).

Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.

Hikmah, M. N., & Wartiningsih. (2019). Efektivitas penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap perlindungan aktivis lingkungan. Simposium Hukum Indonesia, 1(1), 574–586.

Nelisa, L. (2022). Urgensi penguatan ketentuan prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk melindungi pembela HAM lingkungan dari serangan litigasi. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 8(1), 118–151. https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.373

Paulson, S. L. (2006). On the background and significance of Gustav Radbruch's post-war papers. Oxford Journal of Legal Studies, 26(1), 17–40.

Pring, G. W., & Canan, P. (1996). SLAPPs: Getting sued for speaking out. Temple University Press.

Rahmadi, T. (2011). Hukum lingkungan di Indonesia. Rajawali Pers.

Sebastian, N., & Masyhar, A. (2023). Implementasi Anti-SLAPP dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. KREASI: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat, 3(1), 8–18. https://doi.org/10.58218/kreasi.v3i1.512

Setiawan, H., & Sitabuana, T. H. (2021). Perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 19(1), 145–157.

Siahaan, N. H. T. (2004). Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan. Erlangga.

Soekanto, S. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.

Usman, A. S. (2018). Lingkungan hidup sebagai subjek hukum: Redefinisi relasi hak asasi manusia dan hak asasi lingkungan hidup dalam perspektif negara hukum. Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY, 26(1), 1. https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6610

Downloads

Published

2026-10-20

How to Cite

Perlindungan Hukum bagi Pejuang Lingkungan Hidup di Indonesia: Analisis Pasal 66 UU PPLH, Permen LHK No. 10 Tahun 2024, dan Penguatan Anti-SLAPP. (2026). RUMI: Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(5), 240-244. https://journal.lenteramulia.org/index.php/rumi/article/view/413